Perbedaan “Separation of Power” dan “Diffusion of Power”


Dua konsep diatas merupakan teori utama dalam membentuk pemerintah. Titik utamanya terletak pada siapa yang menjalankan pemerintahan dan bagaimana bentuk pembagian kekuasaan dan hubungan diantara pemegang kekuasaan tersebut.

Separation of power (pemisahan kekuasaan) merupakan doktrin yang membagi fungsi pemerintahan atas tiga: eksekutif, legislative dan yudikatif. Tiga fungsi ini dijalankan oleh tiga lembaga yang berbeda dan terpisah. Contoh yang paling tepat untuk ini adalah Amerika Serika (AS). Masing-masing fungsi ini dijalankan oleh Presiden, Kongres (Senat dan DPR), dan Mahkamaah Agung.

Hubungan diantara ketiga lembaga tersebut dilakukan melalui mekanisme check and balance. Tujuannya adalah agar tidak ada satu lembaga yang mendominasi lembaga yang lainnya. Melalui mekanisme ini Presiden dapat memveto UU yang disetujui oleh Senat atau DPR. Namun veto ini dapat dibatalkan jika dua pertiga anggota Kongres (gabungan Senat dan DPR) menolak veto Presiden. Pejabat  pengadilan  dan hokum, termasuk hakim MA, ditunjuk oleh Presiden namun harus mendapat persetujuan dari Kongres.

Diffusion of power (difusi kekuasaan) biasanya dijalankan oleh negara yang menganut sistem parlementer. Disini terdapat pemisahan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara biasanya dipegang oleh raja atau Presiden. Biasanya mereka hanya sebagai simbol, meskipun negara tertentu memberikan beberapa kewenangan politik, dan biasanya berperan penting ketika terjadi kebuntuan politik.

Sementara kepala pemerintahannya biasanya berasal dari parlemen. Berbeda dengan sebelumnya dalam difusi kekuasaan tidak terdapat perbedaan yang jelas antara legislative dan eksekutif. Pemerintah terbentuk jika kelompok mayoritas berhasil menguasai parlemen. Jika tidak mereka akan membentuk koalisi. Pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang berwenang menyusun cabinet. Cabinet dapat jatuh jika terjadi mosi tidak percaya. Hal inilah yang menyebabkan sistem parlementer gampang jatuh. Biasanya dalam oposisi terdapat cabinet bayangan yang khusus mengkritisi kinerja menteri. Inggris merupakan contoh ideal untuk kasus ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s